JAKARTA, BELASTING—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta jajaran Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mengelola anggaran belanja dengan bijak agar hasilnya bisa dirasakan masyarakat.

Selain itu, Menkeu Sri Mulyani juga berpesan agar otoritas menyampaikan secara transparan kepada masyarakat, mengenai alokasi serta hasil belanja yang telah digelontorkan masing-masing instansi negara.

Sri Mulyani menuturkan transparansi merupakan hal penting, karena masyarakat pun peka bahwa uang belanja berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, dia berpesan pejabat negara harus mampu menyampaikan pengelolaan anggarannya dengan baik.

“Masyarakat makin kritis terhadap ‘kenapa saya harus bayar pajak?’ Nah kita juga harus mampu untuk menjelaskan dampak pajak terhadap perekonomian dan kepada masyarkat keseluruhan,” ujarnya dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023, Rabu (17/5/2023).

Menteri keuangan menilai apabila tiap K/L bisa merencanakan dan mengelola anggaran dengan optimal, hal itu berdampak positif bagi pelaksanaan APBN 2023. Utamanya, untuk pembangunan, memperkuat ekonomi, dan memberi bantalan bagi masyarakat saat terjadi guncangan.

Dia menyebutkan anggaran belanja dalam APBN tahun fiskal 2023 sejumlah Rp3.061,2 triliun. Menkeu menganggap itu adalah anggaran yang besar, dan harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar.

“Saya harap masing-masing Kementerian/Lembaga bisa menjelaskan ke publik berapa anggaran yang dikelola, dan apa hasilnya bagi tujuan bernegara,” pesan Sri Mulyani.

Menkeu juga menekankan prinsip belanja perlu mengutamakan meaningful spending atau belanja yang berkualitas. Menurutnya, itu penting untuk meningkatkan kompetensi, menciptakan value for money, yang nantinya berimbas pada perluasan lapangan kerja guna mengurangi angka pengangguran.

“Masyarakat akan terus bertanya apa manfaat APBN, yang paling penting masyarakat melihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara adalah sebuah anggaran yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan di Indonesia,” katanya.