PEMBLOKIRAN APLIKASI

Google, Instagram, Youtube Terancam Diblokir pada 20 Juli, Kominfo Berani?

Tak hanya Google, seluruh PSE Lingkup Privat wajib untuk melakuan pendaftaran

By | Senin, 18 Juli 2022 16:36 WIB

ilustrasi (foto: pixabay)
ilustrasi (foto: pixabay)

JAKARTA, BELASTING—Kominfo akan menerapkan sanksi blokir terhadap Google, Netflix, Tik Tok, Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook pada 20 Juli 2022 jika penyelenggara sistem elektronik (PSE) tersebut tidak mendaftar sesuai ketentuan pemerintah.

Tak hanya mereka seluruh PSE Lingkup Privat baik swasta maupun milik Badan Usaha Milik Negara wajib melakukan pedaftaran sesuai Peraturan Menteri (PM) Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat Domestik.

"Seluruh penyelenggara sistem elektronik privat, PSE, baik swasta murni maupun yang badan usaha milik negara harus melakukan pendaftaran PSE untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan kita paling lambat tanggal 20 Juli ini,” kata Menteri Kominfo Johnny G Plate, baru-baru ini. 




Johnny sadar, penegakan sanksi tentu menimbulkan dampak negatif pada iklim usaha digital. Karenanya, ia meminta para penyelenggara elektronik privat tidak mengabaikan aturan ini. 

"Demi menjaga iklim usaha yang sehat, sekali lagi perusahaan teknologi baik nasional atau global seperti Google, Twitter, Facebook segera mengambil inisiatif melakukan pendaftaran," kata Johnny. 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2020 sebenarnya sudah lama disosialisasikan. Beleid ini merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 



Kemudian, Kominfo merilis PM Nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat. Penerapan regulasi pada Permenkominfo ini dapat menyebabkan diblokirnya platform digital jika tidak melakukan pendaftaran ke Kominfo.

Ancaman paling tegas dari PSE lingkup private yang melanggar yakni pemblokiran aplikasi, sehingga baik perusahaan maupun netizen di Indonesia tidak akan bisa mengakses layanan daru PSE yang melanggar.

Pertanyaannya beranikan pemerintah memberlakukan sanksi pemblokiran terhadap Google? (sds)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :