PEMBLOKIRAN APLIKASI

DPR Dukung Kominfo Ingatkan PSE untuk Mendaftar

Dengan cara ini pemerintah bisa memastikan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.

By | Selasa, 19 Juli 2022 11:48 WIB

Menkominfo Johnny G Plate (foto: kominfo)
Menkominfo Johnny G Plate (foto: kominfo)

JAKARTA, BELASTING—Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mendukung upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang mengingatkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) lingkup privat untuk segera melakukan pendaftaran. 

Menurutnya dengan cara ini pemerintah bisa memastikan keamanan informasi dan perlindungan data pribadi.

"Kewajiban pendaftaran terkait erat dengan upaya Pemerintah memastikan PSE menjalankan kewajiban keamanan informasi dan pelindungan data pribadi pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menjadi penting untuk melindungi pengguna jasa mereka di Indonesia," kata Christina di Jakarta, Selasa (19/7/2022).




Menurutnya, kewajiban pendaftaran yang harus dilakukan 6 bulan sejak pelaksanaan perizinan berbasis risiko melalui sistem online single submission (OSS) telah diatur jelas dalam Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkominfo No. 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Menurut dia, berdasarkan ketentuan tersebut, batas akhir pendaftaran PSE lingkup privat pada bulan Juli 2022.

"Dengan tenggat waktu 6 bulan tersebut dan pendaftaran yang mudah karena melalui OSS, tidak cukup alasan bagi PSE untuk menunda melakukan pendaftaran," ujarnya seperti dilansir Antaranews.



Christina mengapresiasi PSE lingkup privat yang sudah mendaftar dan mendorong yang belum agar segera melakukan pendaftaran. Hal itu sangat penting untuk menunjukkan iktikad baik PSE walaupun didirikan menurut hukum negara lain atau berdomisili tetap di negara lain, mereka melakukan kegiatan usaha atau memberikan layanan di Indonesia.

Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno meminta pemerintah bijak dalam menerapkan kebijakan pendaftaran PSE lingkup privat. Hal ini dilakukan agar tidak merugikan semua pihak, terutama masyarakat.

"Semua aplikasi yang digunakan masyarakat pengguna jaringan yang dibangun dengan pajak memiliki kewajiban mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun pemerintah harus bijak dalam melaksanakan kebijakan pendaftaran PSE," kata Dave.

Dia mencontohkan pemerintah harus mengingatkan perusahaan untuk mendaftarkan PSE sejak jauh hari sehingga waktunya tidak mendesak untuk pendaftarannya. (sds)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :