PILPRES 2024

SBY: Mereka Ingin Pilpres Diikuti Dua Pasang Capres Saja

SBY akan turung gunung menghadapi Pemilu 2024 karena ada informasi ajang itu bisa tidak jujur & adil

By | Sabtu, 17 September 2022 20:55 WIB

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. (Ilustrasi)
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yang juga Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. (Ilustrasi)

JAKARTA, BELASTING—Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima informasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan diatur hanya untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja.

Hal itu disampaikan SBY kepada kader Partai Demokrat saat Rapat Pimpinan Nasional Tahun 2022 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2022). Video pernyataan SBY ini viral di media sosial.

"Konon akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY, tanpa menjelaskan siapa 'mereka'.




Namun, 25 Agustus lalu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan jumlah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ideal di 2024 nanti hanya dua.

Menurutnya, hal ini untuk memastikan pilpres selesai satu putaran. "Indonesia memerlukan pelaksanaan Pilpres yang demokratis, cepat, kredibel, dan bagaimana memastikan hanya berlangsung satu putaran," kata Hasto.

SBY juga menyatakan bakal turung gunung menghadapi Pemilu 2024 karena mendapat informasi penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut bisa tidak jujur dan adil.



"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," katanya.

SBY juga mengatakan bahwa Partai Demokrat akan dijegal agar tidak bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya sendiri. Ia menilai rencana tersebut merupakan suatu kejahatan.

Sebab, menurut dia, rakyat mempunyai kedaulatan untuk menentukan siapa pilihan pemimpinnya di masa mendatang. Pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

"Yang berdaulat juga rakyat dan ingat, selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," katanya. (Isa)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :