ADMINISTRASI PAJAK

Panwaslu Dijelaskan Kewajiban Bayar Pajak dari Belanja Pemilu

Alokasi belanja berkaitan dengan Pemilu tak luput dari pengawasan pajak

By | Selasa, 27 Desember 2022 17:24 WIB

ilustrasi (foto: istimewa)
ilustrasi (foto: istimewa)

JAKARTA,BELASTING - Unit vertikal Ditjen Pajak (DJP) terlibat aktif dalam mengamankan penerimaan pajak dari alokasi belanja berkaitan dengan pemilihan umum (Pemilu).

Salah satunya dilakukan oleh KP2KP Buntok, Kalteng yang bekerja sama dengan KPPN Buntok dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Barito Selatan.  Kerja sama dilakukan dengan menggelar lokakarya kewajiban perpajakan atas belanja anggaran yang diterima panitia pengawas pemilu (Panwaslu).

"Aspek perpajakan melekat pada penggunaan anggaran oleh Panwaslu," katanya penyuluh KP2KP Buntok, Meftahul Farid dikutip Selasa (27/12/2022).




Dia menjelaskan pencairan anggaran Panwaslu yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu 2024 berkaitan dengan hak negara dalam betuk potong-pungut (pot/put) pajak penghasilan. Jenis PPh yang wajib dipotong oleh bendahara Panwaslu antara lain PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh final Pasal 4 ayat (2).

Selain itu, masih ada kewajiban pemotongan PPN atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Aspek perpajakan tersebut melekat dalam penggunana anggaran dalam pengawasan Pemilu pada tingkat kabupaten/kota.

"Saat menggunakan pagu untuk belanja, ada fungsi pajak yang harus dijalankan, yakni fungsi pemotongan dan pemungutan (Potput)," ulasnya.



Sementara itu, KPPN Buntok menjabarkan teknis alur pencairan, penggunana dan pertangungjawaban anggaran yang dikelola oleh Panwaslu. Melalui lokakarya tersebut, para bendaharan Panwaslu dapat memenuhi ketentuan perpajakan dari alokasi belanja Pemilu.

"KP2KP Buntok berharap setelah workshop edukasi perpajakan ini, Bawaslu bersama dengan Panwaslu dapat menjalankan penggunaan anggaran dan fungsi perpajakannya dengan baik," tambahnya. (das)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :