JAKARTA,BELASTING - Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan yang mencapai Rp300 triliun sudah dilaporkan, namun tidak mendapatkan respons dari otoritas fiskal.

Mahfud MD menjelaskan angka transaksi janggal di Kemenkeu Rp300 triliun merupakan akumulasi laporan yang disampaikan pada 2009 hingga 2023. Sebanyak 168 laporan disampaikan yang melibatkan sekitar 460 orang  yang sebagian besar temuan di Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

"Sesudah diakumulasikan melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu, transaksi mencurigakan bergerak di sekitar Rp300 triliun tapi sejak 2009 karena laporan tidak di update, tidak diberikan informasi dan respons. Kadangkala respons itu muncul sesudah terjadi kasus," katanya pada Rabu (8/3/2023).

Mahfud memerinci respons setelah menjadi kasus terjadi pada perkara Rafael Alun Trisambodo. Menurutnya, setelah laporan dibuka, nama Rafael Alun sudah masuk dalam daftar pengawasan karena memiliki transaksi yang mencurigakan dan sudah dilaporkan kepada Kemenkeu.

Hal serupa juga terjadi pada kasus mantan pejabat DJP, Angin Prayitno Aji. Data transaksi Angin juga sudah masuk dalam daftar laporan pegawai Kemenkeu dengan transaksi yang mencurigakan.

"Rafael itu setelah dibuka, loh ini sudah dilaporkan dulu, kok didiemin. Dulu Angin Prayitno, sama. Ga ada yang tahu sampai ratusan miliar, diungkap KPK baru dibuka. Itu karena kesibukan yang luar biasa sehingga perlu sistem saja menurut saya," ulasnya.

Mantan Ketua MK itu memastikan dukungan kepada Menkeu Sri Mulyani untuk membenahi aspek integritas pegawai Kemenkeu. Agenda bersih-bersih di Kemenkeu harus mendapatkan dukungan masyarakat luas.

"Saya sangat hormat dan salut untuk bersihkan itu karena sudah lama, ini sudah ganti menteri 4 kali sejak 2009. Jadi harus bantu Bu Sri Mulyani dan kita tidak bisa sembunyikan dari masyarakat sekarang ini," paparnya. (das)