JAKARTA,BELASTING- Wakil Presiden Ma`ruf Amin menyatakan aspek kepatuhan pajak akan menjadi isu penting dalam Pemilu 2024, khususnya untuk para calon presiden dan calon wakil presiden.

Wapres Ma`ruf Amin menyatakan kasus yang melibatkan pejabat Ditjen Pajak pada akhir-akhir ikut memengaruhi dinamika politik pada Pemilu tahun depan. Menurutnya, pada kandidat Capres dan Cawapres perlu lebih memperhatian isu kepatuhan pajak.

"Saya kira itu sudah jelas, justru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) itu menjadi bagian yang harus dilaksanakan sebenarnya dan kewajiban pajak itu juga jangan sampai [tidak dilakukan]," katanya usai acara Dialog Kebangsaan bersama Partai Politik dalam rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 dikutip Selasa (14/3/2023).

Ma`ruf Amin berharap agenda politik pada tahun depan tidak memengaruhi kinerja penerimaan pajak. Pasalnya, penerimaan pajak merupakan komponen utama dalam anggaran negara.

Sebagian besar belanja pemerintah dalam APBN bersumber dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, pada kandidat pemimpin Indonesia perlu memberikan porsi yang lebih besar tentang kepatuhan pajak.

"Jangan sampai program-program terganggu karena adanya Pemilu, baik [program penanggulangan] stunting, inflasi, kemiskinan ekstrem, karena kandidat sibuk berkampanye. Termasuk juga mengenai kepatuhan pajak, karena semua pembangunan dibiayai melalui hasil pajak," paparnya.

Seperti diketahui, kasus yang menjerat pejabat Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai menyita perhatian publik. Pada DJP, kasus Rafael Alun Trisambodo membuat tantangan baru dalam urusan kepatuhan pajak.

Pasalnya, kasus Rafael Alun menyingkap pada dugaan kasus yang lebih besar, yaitu tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kemenkeu. Hal serupa berlaku untuk pejabat Bea Cukai yang dinilai memiliki gaya hidup mewah. (das)