TAJUK PAJAK

Cermin Retak Kedaulatan Pajak

Suatu negara baru dinyatakan merdeka secara ekonomi jika ia bisa memungut pajaknya sendiri.

By | Senin, 22 Agustus 2022 11:31 WIB

MOMENTUM hari kemerdekaan Indonesia ke-77 yang jatuh pekan lalu, Rabu, 17 Agustus 2022 mungkin baik kita peringati dengan mengingat substansi kemerdekaan yang lain, yaitu kemerdekaan ekonomi. Apa sih kemerdekaan ekonomi bagi sebuah negara merdeka seperti Indonesia?

Kemerdekaan ekonomi tentu bukan berarti sebuah negara sudah terbebas sama sekali dari utang luar negeri dan investasi asing. Atau dalam bahasa yang populer, sudah bebas secara finansial, bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa sedikit pun kerja sama atau bantuan negara lain.

Kemerdekaan ekonomi juga bukan berarti APBN sudah harus surplus, transaksi berjalan surplus, neraca pembayaran dan perdagangan surplus, atau rupiah lebih kuat dari mata uang asing. Jelas bukan begitu deskripsi kemerdekaan ekonomi. Lalu, apa itu kemerdekaan ekonomi?




Hampir 1 abad silam, dalam Kongres Ekonomi di Izmir, Turki, Bapak Bangsa Turki Mustafa Kemal punya kalimat yang tidak mudah dilupakan. Ia menegaskan tidak ada kemerdekaan politik tanpa kemerdekaan ekonomi, dan karena itu kedaulatan nasional harus didukung kedaulatan ekonomi.

“Tak peduli sebesar apapun kemenangan politik dan militer yang kita peroleh, ia tidak akan bertahan selama kita belum mengenakan mahkota kemenangan ekonomi. Dan kemenangan ekonomi itu tidak akan kita dapat selama kita jadi negara koloni, negara yang tidak bisa menarik pajaknya sendiri...”

Di dunia ini, suatu negara baru dinyatakan merdeka dalam pengertian ekonomi, antara lain jika ia bisa memungut pajaknya sendiri, jika ia berdaulat menentukan besaran pajaknya sendiri. Jika pengertian itu kita sepakati, sudahkah kita merdeka secara ekonomi? Atau hingga kini kita masih dijajah?



Pajak merupakan kedaulatan suatu negara yang sekaligus merefleksikan kedaulatan itu sendiri. Itulah kenapa pekerjaan harmonisasi pajak antarkelompok negara seperti Uni Eropa atau Asean, adalah tema yang paling sulit diselesaikan. Ini frasa yang lebih sopan ketimbang tidak akan selesai dibahas.

Bahkan bukan sekadar menyamakan tarif pajak, menyelaraskannya pada tingkat penghasilan berapa sesuatu bisa dikenai pajak pun tidak selesai-selesai dibahas. Jelas lebih mudah menyamakan jenis dan macam mata uang, standard operating procedur pelayanan, regulasi, atau penggunaan infrastruktur teknologi.

Pajak bukan saja menyangkut persetujuan politik oleh parlemen di masing-masing negara, melainkan juga mencakup tingkat daya saing ekonomi suatu negara. Jika pajak menyangkut daya saing, bukankah mengharmoniskannya berarti mengabaikannya sebagai instrumen kompetisi?

Karena mencerminkan kedaulatan negara itu pula, Indonesia dan juga negara lain, memanfaatkan perjanjian pajak (tax treaty) antarnegara atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) sebagai modus pengakuan kedaulatan politik terhadap kemerdekaan suatu negara.

Dahulu Indonesia dan negara dunia ketiga lain menempuh langkah ini dengan pilihan sadar pada awal masa kemerdekaan. Ketimbang mencari pengakuan kedaulatan politik yang sulit dan rumit, lebih baik tax treaty lebih dahulu, dan itu berarti ada pengakuan kemerdekaan secara tidak langsung.

Pada awal kemerdekaan dahulu, Indonesia tidak langsung menggelar tax treaty dengan Inggris, Amerika Serikat, Prancis, atau negara yang penduduknya banyak berinvestasi di Indonesia. Kita memilih menggelar tax treaty dengan negara Afrika seperti Zimbabwe, Mauritius, atau Kenya.

Apakah banyak pengusaha asal Zimbabwe atau Mauritius yang bertransaksi dengan pengusaha asal Indonesia? Jelas itu tidak penting, sebab yang penting adalah dengan tax treaty tersebut berarti ada pengakuan kedaulatan ekonomi, dan itu secara tidak langsung berarti pengakuan kedaulatan politik.

Demikianlah. Lalu, di hari kemerdekaan ini, sudahkah kita merdeka secara ekonomi? Dalam 15 tahun terakhir, sejak gelombang tsunami ekonomi digital menerpa Indonesia dengan begitu derasnya, kita masih saja membebaskan para pelaku ekonomi digital untuk tidak membayar pajak.

Padahal, mereka berusaha dan beroperasi di Indonesia, menjual jasanya di Indonesia, meraup uang dari orang Indonesia, dan bahkan mempekerjakan orang Indonesia. Namun, mereka tidak membayar pajak penghasilan (PPh)-nya, pajak dari kantong mereka sendiri, ke Indonesia.

Yang mereka berikan, itupun belum lama, hanya pajak pertambahan nilai yang dibayar pelanggannya. Lantas berapa penghasilan Netflix, Facebook (Meta), Twitter, Google, Instagram, Spotify, Youtube, Disney+ Hotstar, dan Tiktok dari perusahaan dan orang Indonesia yang memasang iklan di masing-masing platform itu?

Berapapun itu, yang pasti nilainya berlipat-lipat kali jauh lebih tinggi dari penghasilan miliaran yang diperoleh para selebriti Youtube Indonesia seperti Deddy Corbuzier, Ria Ricis, Atta Halilintar, Raffi-Nagita, atau Baim Paula dan segenap kru ‘enggak ngonten, enggak makan’ lainnya.

Sampai hari ini, pemerintah terus membebaskan PPh digital untuk Netflix, Facebook dan segerombolan perusahaan ekonomi digital lainnya. Pemerintah kita tidak berani seperti India yang mengenakan equalisation levy, atau diverted profit tax sebagai ganti PPh digital di Inggris dan Australia, atau GAFA tax di Prancis.

Sebaliknya, dalam 1,5 dasawarsa ini, pemerintah terus menyubsidi pajak mereka. Pemerintah terus-menerus memilih duduk diam bersabar dan menunggu tindak lanjut konsensus internasional tentang pemajakan digital yang sudah disepakati OECD dan G20 pada 9-10 Juni 2021.

Bukannya setelah itu memasukkan tindak lanjut kesepakatan tersebut ke RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah malah terus membebaskan mereka dari kewajiban PPh-nya. Bahkan juga tidak menempuh langkah lain seperti memblokir situs mereka di dunia maya Indonesia.

Kenapa pemerintah tidak memasukkan materi pemajakan PPh digital dalam RUU HPP? Kenapa DPR tidak meminta pemerintah memasukkan materi itu? Takut kepada siapa pemerintah kita? Mau terus nurut menjadi good boy ketimbang bad boy? Secara ekonomi, kita memang belum merdeka. (Bsi)



KOMENTAR

Silahkan berikan komentar dengan baik

Tulis Komentar Anda :