BELASTING, Jakarta--Pemerintah daerah terbilang lelet dalam merealisasi program penurunan stunting. Padahal, Menkeu telah menjanjikan insentif fiskal bagi pemprov, pemkab, dan pemkot yang berhasil menurunkan angka stunting secara cepat.

Menteria Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa terdapat 12 provinsi yang diprioritaskan dalam rangka penanganan stunting di Indonesia, di mana seluruh K/L bersinergi membantu penurunannya.

Kemudian, jumlah provinsi prioritas penanganan stunting ditingkatkan menjadi 17 provinsi guna percepatan penurunan stunting di Indonesia.

“Anggaran penurunan stunting APBD berada di kisaran Rp19,92 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,63 triliun,” kata Menkeu, Jumat (6/10/2023). Artinya realisasinya hanya di kisaran 23%.

Capaian pemerintah daerah tersebut jauh di bawah performa kementerian/lembaga dalam merealisasi program penurunan stunting.

Menurut Menkeu, anggaran program penurunan stunting 2023 di kementerian/lembaga dialokasikan Rp30 triliun.

Hingga 30 September 2023, realisasi dari anggaran tersebut adalah sebesar Rp22,5 triliun atau 74,9%.

Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan anggaran penurunan stunting melalui alokasi dana transfer keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp16,56 triliun.

Anggaran tersebut terdiri atas insentif fiskal sebesar Rp1,68 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp5,91 triliun, dan DAK Nonfisik sebesar Rp8,97 triliun.

Selanjutnya, Dana Desa juga diarahkan antara lain untuk program pencegahan dan penurunan stunting.

Menkeu mengungkapkan angka stunting pada 2022 sebesar 21,6%, turun tajam dari 2018 yang sebesar 30,8%.

Presiden Jokowi menargetkan penurunan stunting 2024 menjadi 14%. "Ini perlu kerja sama dan sinergi berbagai pihak untuk menyelamatkan anak-anak balita Indonesia dari stunting,” terang Menkeu sebagaimana dikutip dari akun Instagram @smindrawati.

Total Insentif Fiskal (penghargaan uang) yang diberikan untuk daerah yang menurunkan stunting tercepat dan terbaik  pada 2022 adalah Rp1,68 triliun.

Insentif tersebut diberikan kepada 90 daerah yang terdiri atas 20 provinsi, 30 kota, dan 40 kabupaten.

Pada 2023, insentif fiskal diberikan penurunan stunting diberikan kepada 125 daerah, mencakup 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten.