BELASTING, Jakarta--Ekspor furnuture dan mebel Indonesia terbilang masih minim di tengah potensi pasar dunia yang besar. Perlu siasat untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. 

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan ekspor produk furnitur Indonesia pada 2022 senilai US$2,5 miliar. Sementara potensi pasar global mencapai US$766 miliar.

"Indonesia memiliki peluang yang besar dalam pengembangan industri furnitur dan mebel karena didukung ketersediaan bahan baku yang melimpah," kata Putu Juli Ardika di Jakarta, Selasa (23/1/2024).

Bahan baku itu di antaranya beragam jenis kayu yang meliputi kayu meranti, jati, mahoni, dan akasia. 

Di sisi lain, Indonesia merupakan sumber dari 80% rotan dunia, dan memiliki potensi bambu yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan produk-produk hilirnya. 

Untuk menangkap peluang tersebut, pihaknya fokus menjalankan lima kebijakan strategis dalam upaya pengembangan industri furnitur yang bisa berdaya saing global.

Pertama, fasilitasi ketersediaan bahan baku

Fasilitasi ketersediaan bahan baku dilakukan melalui upaya perbaikan yang berfokus pada penyediaan akses yang lebih baik sehingga tercapai pola rantai pasok bahan baku furnitur ideal.

Hal ini dilakukan melalui fasilitasi Pusat Logistik Bahan Baku Industri Furnitur, di mana untuk bahan baku papan kayu difasilitasi mulai 2022, sedangkan 2024 akan difasilitasi untuk bahan baku rotan.

Kedua, fasilitasi ketersediaan SDM terampil

Langkah kedua akan dilakukan melalui optimalisasi peran Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu di Kendal. Unit pendidikan vokasi milik Kemenperin ini telah menerapkan kurikulum yang bersifat dinamis, dengan disesuaikan kebutuhan pasar.

Ketiga, fasilitasi peningkatan pasar dan penguatan riset referensi pasar.

Dalam upaya fasilitasi peningkatan pasar dan penguatan riset referensi pasar, Kemenperin kerap memfasilitasi keikutsertaan pelaku industri furnitur dalam pameran tingkat nasional maupun internasional. 

Pemerintah juga gencar menggalakkan belanja APBN melalui pemanfaatan produk ber-TKDN, di mana hal ini juga dapat menjadi kesempatan pelaku industri furnitur dalam meningkatkan pasar dalam negeri.

Keempat, fasilitasi peningkatan produktivitas, kapasitas, dan kualitas produk.

Salah satu upaya keempat dilakukan di lini teknologi melalui Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Pengolahan Kayu, berupa pemberian reimburse penggantian sebagian pembelian mesin/peralatan sesuai kriteria. 

Program ini bertujuan untuk mendukung pembaruan teknologi mesin/peralatan dalam meningkatkan produktivitas.

Kemenperin juga melaksanakan program pengembangan konsep desain furnitur, di mana bentuknya adalah workshop kolaborasi antara desainer furnitur dengan pelaku industri. Kemudian peningkatan kualitas produk juga didukung dengan penerapan SNI dan SKKNI.

Kelima, fasilitasi iklim usaha kondusif dan peningkatan investasi.

Selain kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah juga terus berusaha untuk menciptakan iklim berusaha yang kondusif bagi pelaku industri furnitur, antara lain melalui pemberian fasilitas insentif perpajakan berupa tax allowance, serta kemudahan prosedur ekspor dan impor.

Di samping terus meningkatkan pasar ekspor baik ke pasar tradisional maupun nontradisional, pelaku industri furnitur juga diharapkan agar tidak meninggalkan pasar dalam negeri. Dengan inovasi-inovasi produksi yang lebih efisien maka konsumen dalam negeri juga akan dapat menikmati produk furnitur berkualitas karya anak bangsa.

Kemudian, seiring semakin tingginya environmental awareness dari konsumen furnitur, diharapkan dapat memacu pelaku industri untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam produksi. 

“Saat ini pelaku industri furnitur kita agar bisa lebih efisien, memanfaatkan sumber dari bahan baku lestari, lebih ramah lingkungan, ikut menerapkan circular economy, serta berperan dalam penurunan emisi gas rumah kaca, namun tetap dapat menghasilkan produk berbasis eco-design,” pungkas Putu.