JAKARTA, BELASTING—Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus bulan November sesuai jadwal akan dicairkan pada 29 November mendatang. Warga DKI Jakarta bisa langsung mengecek pencairan KJP Plus bulan November lewat rekening masing-masing atau bisa juga lewat aplikasi JakOne.

Dikutip dari akun media sosial UPT P4OP, Dinas Pendidikan akan langsung melakukan penyetoran ke Bank DKI dan pihak bank akan menyalurkan langsung ke rekening penerima.

Para calon penerima KJP Plus perlu mengecek status penerima. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan aplikasi JakOne Mobile. 

"Pengumuman bagi kamu penerima KJP Plus dan KJMU Tahap II Tahun 2021. Ada info penting yang harus banget kamu ketahui nih, yaitu pencairan dana KJP Plus dan KJMU Tahap II Tahun 2021 akan dilaksanakan mulai tanggal 29 November 2021," tulis akun tersebut dikutip Jumat (26/11/2021).

Periode KJP Plus tahap 2 ini akan berlangsung hingga April 2022 sehingga warga harus benar-benar memastikan terdaftar di DTKS karena verifikasi data dilakukan berdasarkan data yang tertera di DTKS. 

Lalu bagaimana jika sudah terdaftar di DTKS namun tidak masuk dalam kriteria penerima? 

Dinas Pendidikan (Disdik) sebelumnya menjelaskan terdapat alasan yang paling sering terjadi yang membuat siswa tidak lagi menerima KJP.

Hal ini dijelaskan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) Disdik DKI Jakarta Waluyo Hadi beberapa waktu lalu seperti dikutip berandakita.com.

Sudah Tidak Memenuhi Syarat Penerima KJP
Waluyo menuturkan alasan seseorang pernah menerima KJP kemudian tidak lagi menerima ialah sudah tidak memenuhi syarat penerima KJP. Hal ini terjadi karena pindah sekolah, atau sudah tidak lagi menjadi warga DKI Jakarta.

“Misalnya waktu SD terima KJP dari Pemprov DKI Jakarta, kemudian SMP pindah ke Tegal. Lalu balik lagi ke Jakarta dan terima lagi,” katanya.

Melanggar Aturan KJP
Waluyo menambahkan hal yang paling sering terjadi ialah melanggar larangan yang ada dalam KJP. Jika terbukti melanggar, dipastikan KJP diputus.

“Misalnya tidak boleh bolos lebih dari 3 kali, ketika diverifikasi sekolah terbukti melanggar, KJP diputus,” imbuhnya.

Merujuk ke laman resmi KJP, https://kjp.jakarta.go.id/kjp2/, berikut sejumlah syarat dan larangan atau yang haram bagi penerima KJP:

Syarat Penerima KJP Plus sebagai berikut :

• Berdomisili dan memiliki Kartu Keluarga Provinsi DKI Jakarta
• Terdaftar dalam BDT dan/ atau sumber data lain yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur
• Membuat surat pernyataan tidak mampu/miskin yg diketahui org tua dan ketua RT dan Ketua RW setempat
• Terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta
• Diusulkan oleh sekolah
• Menandatangani lembar Pakta Integritas
• 7 Berperilaku baik, antara lain:
  • Tidak merokok/menggunakan narkoba
  • Tidak membolos
  • Tidak terlibat perkelahian/tawuran
  • Tidak terlibat kekerasan/bullying
  • Tidak terlibat geng motor/geng sekolah
  • Tidak melakukan perbuatan asusila/pergaulan bebas/pelecehan seksual

Jika memang sudah terdaftar DTKS namun tidak masuk sebagai penerima KJP Plus, mungkin ada baiknya menghubungi pihak sekolah dan meminta penjelasan lebih jauh. (sds)