JAKARTA, BELASTING - Pemprov DKI Jakarta melanjutkan program bantuan sosial atau Bansos dalam pagu belanja APBD 2023.

Pagu belanja Pemprov DKI Jakarta pada tahun depan ditetapkan senilai Rp74,61 triliun. Gelontoran belanja tersebut difokuskan untuk mengatasi masalah kemacetan, banjir dan dampak resesi ekonomi yang berpotensi terjadi pada 2023.

"Rancangan anggaran 2023 untuk menunjang prioritas daerah lainnya, antara lain untuk pemberian bantuan sosial dan pelayanan publik," tulis keterangan Pemprov DKI Jakarta dikutip Selasa (29/11/2022).

Pada agenda belanja prioritas antisipasi dampak resesi 2023, pemprov akan menyalurkan bantuan pangan murah atau subsidi pangan. Kemudian melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Selanjutnya, bansos di sektor pendidikan yang akan diberikan pada tahun depan antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) bagi peserta didik di seluruh jenjang.

"Serta penyaluran bantuan di bidang kesehatan, tenaga kerja, pariwisata dan sebagainya" ulas Pemprov DKI Jakarta.

Selain itu, pada tahun depan, pagu belanja APBD DKI Jakarta akan diselaraskan dengan program pemerintah pusat, khususnya dukungan pada proyek strategis nasional (PSN).

"Pemprov DKI Jakarta selalu menjaga keselarasan serta konsistensi terhadap program-program prioritas yang sudah disusun dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan major project yang telah tertuang dalam Proyek Strategis Nasional Tahun 2023," tambahnya. (das)