JAKARTA,BELASTING - Dirjen Pajak Suryo Utomo membeberkan kinerja penerimaan pajak yang sudah mencapai Rp1.580 triliun per Selasa, 6 Desember 2022.

Angka tersebut disampaikan Suryo Utomo dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Dunia di lingkungan Ditjen Pajak. Dengan demikian kinerja penerimaan pajak sudah 106,4% dari target yang diemban dalam Perpres No.98/2022 senilai Rp1.485 triliun.

Selain itu, pemberitaan pada tengah pekan ini terkait dengan imbauan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada gubernur agar memberikan relaksasi pajak daerah untuk kendaraan listrik. Dia meminta beban PKB kendaraan listrik bisa Rp0 agar ekosistem otomotif berbasis baterai di Indonesia kompetitif di kawasan Asean. Berikut ringkasannya.

1. Setoran Pajak Hampir Tembus Rp1.600 Triliun di Awal Desember

Dirjen Pajak Suryo Utomo menyampaikan kinerja penerimaan pajak sudah melampui target dan berpotensi mencapai Rp1.600 triliun pada Desember 2022.

Suryo Utomo menyampaikan tugas mengamankan penerimaan pajak tersebut harus dibarengi dengan integritas dalam menjalankan tugas. Pasalnya, tugas mengamankan penerimaan pajak dalam jumlah besar secara otomotis menjadi ujian integritas bagi pegawai.

"Kalau godaan akan dengan sendirinya, karena hidup kita [pegawai DJP] sehari-hari kumpulkan penerimaan negara. Seperti duit yang berapa gede pada tahun ini Rp1.600 triliun, per hari ini tepatnya Rp1.580 triliun kalo ga salah," katanya dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

2. Cegah Korupsi, Dirjen Pajak Sebut Bangun Sistem Saja Tak Cukup

 Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan upaya mencegah perilaku korupsi tidak cukup hanya mengandalkan sistem yang andal.

Suryo Utomo mengatakan dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan DJP membutuhkan dua instrumen utama. Pertama membangun sistem yang andal dalam melakukan pengawasan perilaku pegawai dalam menjalankan pekerjaan.

Menurutnya, DJP sebagai organisasi memiliki tantangan dalam melakukan pengawasan internal karena memiliki sekitar 46.000 pegawai di seluruh Indonesia.

3. Pajak Digital RI Terkumpul Rp5,03 Triliun Hingga Akhir Bulan Lalu

 Ditjen Pajak (DJP) memperbarui kinerja penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dari perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan penerimaan PPN PMSE hingga 30 November 2022 terkumpul Rp5,03 triliun. Jumlah tersebut merupakan penerimaan periode Januari-November 2022.

Secara keseluruhan, total penerimaan PPN PMSE sejak berlaku pada pertengan 2020, DJP berhasil menghimpun setoran pajak digital senilai Rp9,66 trilun dari perusahaan digital internasional.

4. Menko Airlangga Minta Gubernur Bisa Beri Insentif Rp0 PKB Kendaraan Listrik

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta para pemimpin daerah dapat memberikan insentif pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk mobil atau motor berbasis baterai.

Airlangga menjelaskan insentif pajak daerah dibutuhkan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik yang lebih masif di Indonesia. Menurutnya, beban PKB membuat pasar kendaraan listrik di Indonesia kalah kompetitif dibandingkan Thailand.

Dia menjelaskan skema insentif fiskal antara Indonesia dan Thailand relatif sama pada tingkat pemerintah pusat. Namun, beban PKB membuat sektor otomotif berbasis baterai menanggung pajak lebih besar 12,5% dibandingkan Thailand.

5. Pasien RS Pemerintah Paling Banyak Manfaatkan Diskon Pembayaran Piutang Negara

Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencatat ada 2.109 debitur kecil yang memanfaatkan program keringanan utang Crash Program tahun 2022 dengan nilai piutang terlunasi sejumlah Rp77,14 miliar.

Dari ribuan debitur itu, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) DJKN Encep Sudarwan menyoroti 2 jenis debitur yang mendapatkan tarif keringanan utang khusus.

Itu terdiri dari pasien rumah sakit selaku debitur terbanyak, yakni sejumlah 1.045 debitur. Selain itu, ada mahasiswa dengan total sebanyak 237 debitur.(das)